Masa Orde Baru, yang di mulai pada tahun 1966 hingga 1998, merupakan periode penting dalam sejarah Indonesia, termasuk dalam sektor pendidikan. Pemerintahan Soeharto yang selama lebih dari tiga dekade memimpin negara ini, menciptakan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi arah pendidikan nasional secara signifikan. Pendidikan di masa Orde Baru bukan hanya soal kurikulum dan pembangunan sarana-prasarana, tetapi juga soal bagaimana pendidikan di gunakan untuk menciptakan masyarakat yang stabil, teratur, dan setia kepada pemerintah.
1. Konsep Pendidikan yang Terpusat
Salah satu ciri khas pendidikan di masa Orde Baru adalah sentralisasi kebijakan pendidikan. Pemerintah, melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), memegang kendali penuh atas semua aspek pendidikan, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Dengan adanya kontrol yang terpusat, pemerintah bisa memastikan bahwa pendidikan di seluruh Indonesia memiliki standar yang seragam dan sejalan dengan visi negara.
Sentralisasi ini juga terlihat dalam kebijakan kurikulum yang seragam di seluruh Indonesia. Kurikulum yang di terapkan selama masa Orde Baru sangat berorientasi pada pembentukan karakter bangsa yang taat, disiplin, dan loyal kepada pemerintah. Mata pelajaran kewarganegaraan, sejarah perjuangan kemerdekaan, dan Pancasila mendapat porsi yang besar. Tujuan utamanya adalah membentuk warga negara yang tidak hanya cerdas tetapi juga setia kepada ideologi negara.
2. Pendidikan untuk Stabilitas Politik dan Ekonomi
Pendidikan di masa Orde Baru sangat di pengaruhi oleh tujuan utama pemerintahan, yakni menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Pemerintah menggunakan sistem pendidikan sebagai alat untuk menanggulangi masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakteraturan politik yang terjadi pada masa sebelumnya.
Pendidikan di anggap sebagai sarana untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, banyak kebijakan yang mendorong rakyat untuk mengakses pendidikan dasar dan menengah, dengan harapan bahwa masyarakat yang lebih terdidik akan lebih produktif dalam mendukung pembangunan nasional. Pada tahun 1973, misalnya, pemerintah meluncurkan program wajib belajar enam tahun yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf.
3. Kebijakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Selain fokus pada kurikulum, pemerintahan Orde Baru juga menginvestasikan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Pada periode ini, jumlah sekolah dan universitas meningkat pesat. Sekolah-sekolah baru di bangun di berbagai daerah, bahkan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit di jangkau. Infrastruktur pendidikan yang lebih baik memungkinkan akses pendidikan menjadi lebih luas, terutama di daerah pedesaan.
Namun, meskipun ada banyak pembangunan sarana pendidikan, kualitas pendidikan sering kali di pertanyakan. Banyak sekolah yang hanya mengandalkan tenaga pengajar yang kurang berkualitas atau kurang terlatih, dan fasilitas yang terbatas, meskipun sudah ada upaya untuk memperbaikinya. Sebagian besar perhatian masih terfokus pada pengentasan buta huruf, bukan pada pencapaian kualitas pendidikan yang sesungguhnya.
4. Pengaruh Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan
Salah satu aspek yang sangat menonjol dalam pendidikan Orde Baru adalah penekanan pada Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi bagian integral dalam kurikulum, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Pancasila tidak hanya di ajarkan sebagai sebuah ideologi, tetapi juga di internalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari.
Selain itu, pengajaran sejarah perjuangan kemerdekaan juga menjadi bagian penting dari pendidikan di masa Orde Baru. Hal ini di lakukan untuk menanamkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, serta kecintaan terhadap pemerintah yang sah. Buku pelajaran sejarah sering kali di warnai dengan narasi yang mendukung pemerintah Orde Baru dan mengabaikan pandangan kritis terhadap pemerintahan.
5. Dampak Positif dan Negatif
Pendidikan pada masa Orde Baru memiliki dampak yang besar terhadap perkembangan Indonesia. Di satu sisi, kebijakan pendidikan Orde Baru berhasil menurunkan angka buta huruf, meningkatkan akses pendidikan dasar, dan mendukung pembangunan ekonomi. Banyak anak-anak yang sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar kini dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik.
Namun, dampak negatifnya juga tidak bisa di abaikan. Kebijakan yang terlalu terpusat menyebabkan kurangnya kebebasan bagi lembaga pendidikan dan masyarakat untuk berinovasi dalam pendidikan. Keterbatasan dalam metode pengajaran dan kurikulum yang sangat terstandardisasi mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, tekanan politik yang kuat terhadap sistem pendidikan menimbulkan ketidakbebasan dalam berpikir kritis dan mengeksplorasi ide-ide baru.
6. Warisan Pendidikan Masa Orde Baru
Pada akhirnya, meskipun banyak kritik terhadap sistem pendidikan di masa Orde Baru, ada warisan yang bertahan hingga saat ini. Pendidikan dasar dan menengah telah di akses lebih banyak oleh masyarakat, meskipun kualitas pendidikan masih menjadi tantangan. Pengajaran Pancasila dan kewarganegaraan juga tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia, meski dengan penyesuaian di era reformasi.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah telah memberikan dampak positif dalam mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang sebelumnya terisolasi.